Guna melaksanakan program Quick Wins Polri pada program 4 Pembentukan dan Pengefektifan Satgas Ops Polri Kontra Radikal dan Deradikalisasi khusus ISIS, Anggota Polres Tuban kunjungi Warga, Selasa (2/12/2020).
Anggota Polres Tuban menjelaskan ini adalah bentuk aksi program Quick Wins Polri kegiatan 4 Pembentukan dan Pengefektifan Satgas Ops Polri Kontra Radikal dan Deradikalisasi khusus Isis.
“Kegiatan program ini di aplikasikan dengan cara bersilaturahmi kerumah para tokoh agama, tempat berkumpulnya remaja bersama warga lainya untuk membangun opini publik di masyarakat agar masyarakat tidak terpengaruh paham radikalisme khusus Isis dan kami menjelaskan cara membentenginya, ”ujarnya.
Anggota Polres Tuban mengatakan, pengaruh radikalisme khusus Isis ini harus kita cegah dan tangkal agar tidak menjadikan keresahan di masyarakat dan juga mengganggu kesetabilan sosial. Sehingga kita perlunya langkah-langkah untuk membangun opini publik agar warga dan masyarakat tidak terpengaruh dengan paham radikalisme.
“Untuk mengkontranya paham radikalisme perlu dilakukan upaya meningkatkan pengawasan kepada keluarga untuk menyaring terhadap pengaruh-pengaruh yang menjurus ke radikalisme, selektifitas dalam mengakses informasi di medsos dengan menyelidiki website, kanal dan akun serta lebih jeli/teliti dalam membaca kontennya dan termasuk sumber penulisnya. Saring sebelum Sharing, kemudian memberikan pemahaman yang benar mengenai konsep ‘Khilafah’ kepada semua warga dan masyarakat secara berkesinambungan,” jelasnya.
Pada saat penyampaian, Anggota Polres Tuban juga menjelaskan, berdasarkan UU No. 5 / 2018 tentang Pemberantasan tindak pidana terorisme belum mampu menjerat perbuatan-perbuatan awal yang mengarah pada perbuatan terorisme, seperti berjanji atau bersumpah (Ba’iat) yang mendukung organisasi yang berafiliasi dengan terorisme internasional, sehingga kita perlukan kewaspadaan dan antisipasi kuat untuk menangkal tindakan tersebut.
“Pancasila adalah idiologi dasar bagi negara Indonesia yang merupakan rumusan dan pedoman yang di bentuk secara kesepakatan bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sehingga di perlukan penjagaan dan pemaknaan agar tetap utuh menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam Kebhinekaan Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945,” ungkapnya.
