Pembahasan Kursi Menteri di Bulan Juli dan Pertemuan Prabowo-Jokowi

0
408

antaranow.com- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang mencalonkan diri di Pilpres 2019 disebut akan terjadi pada Juli ini. Entah terkait atau tidak, pertemuan tersebut selaras dengan isu pembahasan kursi menteri di bulan ini.

“Pak Prabowo akan bertemu dengan Pak Jokowi insyaallah bulan Juli ini,” kata anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7/2019).

Andre mengatakan pertemuan Jokowi dengan Prabowo diharapkan bisa meredakan polarisasi antarpendukung yang terbentuk selama pergelaran Pilpres 2019. Andre menyebut Jokowi dan Prabowo merupakan negarawan. 

Mantan juru bicara Prabowo-Sandiaga Uno di pilpres kemarin itu menyebut jagoannya bakal membicarakan tentang sejumlah pendukung 02 yang masih ditahan polisi. Prabowo disebut-sebut bakal menyampaikan beberapa keluhan yang diterimanya kepada Jokowi dalam pertemuan mendatang.

“Pak Prabowo juga akan bicara ada ratusan pendukung kami yang masih bermasalah. Ada yang ditahan, ada yang masih bolak-balik dipanggil polisi, lalu ulama-ulama juga ada yang bermasalah,” kata Andre.

Di tengah rencana pertemuan pada Juli ini, Presiden Jokowi disebut tengah menggodok nama-nama menterinya. Apakah pertemuan nanti berkaitan?

Politikus PDIP Eva Kusuma Sundari menyatakan hal serupa dengan Andre terkait jadwal pertemuan Jokowi-Prabowo. Dia menyatakan demikian atas dasar pengamatan perkembangan politik di lingkungan elite parpol. 

“Kondisinya sudah matang,” kata Eva Sundari.

Dia menyebut penentuan menteri kabinet Jokowi-Ma’ruf juga bakal digelar seiring dengan pembicaraan bersama pihak Prabowo, meskipun hasilnya nanti belum ada yang tahu. Namun penentuan kabinet tak akan sekali jadi dalam satu diskusi, lain dengan pertemuan Jokowi-Prabowo.

“(Soal pembahasan menteri) bareng, paralel dengan pertemuan Jokowi-Prabowo. Namun penentuan kabinet itu sampai last minute diskusinya,” ujar Eva. 

Eva menilai Prabowo juga perlu memelihara basis dukungan partainya. Menurut Eva, pihak Gerindra nantinya tak harus masuk ke jajaran kabinet Jokowi-Ma’ruf.

“Tapi kan bisa minta di tempat-tempat lain, misalnya duta besar juga bisa, atau jabatan-jabatan lain yang dinegosiasikan,” kata Eva. 

Senada dengan Eva, Andre menyebut ada kemungkinan Gerindra bekerja sama dengan pemerintah, tetapi tetap dalam posisi di luar. Dia menegaskan hingga kini belum ada keputusan apa pun soal langkah Gerindra untuk 5 tahun mendatang.

“Posisi Gerindra bisa di dalam pemerintahan, bisa juga di luar pemerintahan. Karena bekerja sama dengan pemerintah itu bisa juga dilakukan di luar pemerintah. Sampai saat ini belum ada keputusan apa pun, kami masih menunggu langkah yang akan dilakukan Pak Prabowo Subianto. Yang pasti Pak Prabowo akan mengambil keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara,” ucap Andre. (siz/tik)



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here